Lensapapua – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, melalui Kabdi Aset Salmon Samori, S.Sos, M.Si, mengemukakan, terkait dengan dana Respek (rencana strategis pembangunan kampung), jelas ada kitannya dengan data penduduk.
Sehubungan dengan hal tersebut dari 19 jumlah distrik termasuk distrik pemekaran yang ada di Kabupaten Sorong, yang menerima dana Respek ada 17 distrik saja. Sedangan 2 distrik induk, yaitu Distrik Sorong dan Distrik Moraid tidak terdaftar di buku register Pemprov Papua Barat, yakni karena Badan Keuangan setempat tidak menerima laporan dari Biro Pemerintahan Setda , ungkapnya, Selasa (22/9).
Untuk itu, Distrik Sorong dan Distrik Moraid ditambah distrik pemekaran, yakni Distrik Salemkai masih dalam perjuangan kita, aku Samori.
Sementara dari 17 distrik yang telah menerima dana Respek baru ada 12 distrik yang telah menyampaikan laporannya pekan kemarin. Sedangan lima distrik lain belum menyampaikan laporannya, sehingga bagi yang belum menyerahan laporannya untuk segera disampaikan kepada BPKAD setempat, harapnya.
Mengingat saat ini sudah masuk semester kedua dan untuk pencairan tahap kedua pula. Jika beberapa distrik tersebut belum menyampaian laporannya maka aan berdampak kepada distrik-distrik yang lain.
Lanjutnya, untuk pencairan tahap pertama saja meskipun belum lengkap, kata Samori, ia menyampaikan kepada BPKAD untuk dicairkan. Hal ini karena merupakan tugas dan kewenangan yang diberikan atasannya (Kepala BPKAD) sejak 3-4 tahun silam, katanya.
Ada lima distrik yang belum menyerahkan laporan keuangannya, yakni Distrik Klaili, Maudus, Salawati Selatan, Segun, dan Distrik Seget. Jadi lima distrik ini belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana Respek tahap kedua Desember tahun 2014, tapi laporannya saja belum disampaikan.
Ada pula beberapa kepala distrik yang menyampaikan bahwa kendala yang mereka hadapi adalah di tingkat kampung yang belum menyampaikan laporan juga diikuti oleh pada kadistrik yang lain.
Malah yang sering terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban adalah dari Distrik Klawak, tapi bahkan juga tahun ini justru distrik tersebut lebih awal menyerahkan laporannya.
Begitu pula Distrik Segen pada saat itu yang pertama menyerahkan laporannya malahan sekarang tertunda.
Kita di Kabupaten Sorong pada tahun-tahun sebelumnya laporannya tepat waktu diserahan. Bahkan yang terjadi pada dua tahun terakhir ini malahan menurun sebagai akibat dari beberapa distrik yang tidak berjalan dengan baik, jelas Samori. (rim/Red)
