Anggaran Pilkada Harus Ditransfer Ke Rekening KPU Secara Utuh

Ketua KPU Papua Barat, Amus Atkana, SH.

Lensapapua–  Ketua KPU Papua Barat, Amus Atkana, SH., Menegaskan disetiap pelaksanaan demokrasi harus ada catatan yang perlu diperbaiki, terutama dalam Pilkada 2017 mendatang.

Catatan tersebut yakni mengenai anggaran Pilkada, agar anggaran yang diajukan kepada pemerintah daerah didasarkan pada Permendagri No. 44 dan Permendagri No. 51 tahun 2015 yang harga satuannya didasarkan pada Peraturan menteri Keuangan, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan walikota serta survei haga pasar.

Namun pada kenyataannya, setelah tersusun secara terperinci, rencana anggaran belanja untuk Pilkada, KPU harus melakukan rasionalisasi kembali bersama pemerintah daerah dengan memotong sebagian anggaran dengan alasan pembangunan. Pada hal KPU telah mengikuti standar satuan harga yang ada.

KPU tidak mempermasalahkan penghematan anggaran tersebut, tetapi perlu diingat “ Jangan sampai dengan alasan penghematan, tahapan tidak dapat dilaksanakan”, Ditambah lagi proses pencairan anggaran yang dilaksanakan secara mencicil/angsur yang akhirnya menyulitkan KPU, ungkap Amus. Minggu (17/7)

Menurut Amus, seharusnya dana Pilkada dimasukkan ke rekening KPU secara utuh, paling tidak ditransfer dalam dua tahapan. Sehingga KPU dapat melaksanakan tahapan dengan baik.

Akibat dari sistim angsuran/cicil ini, setelah Pilkada berakhir dan terpilihnya kepala daerah, KPU masih tetap berhutang pada pihak ketiga, karena pemda setempat belum dapat mencairkan anggaran dimaksud. Urai Amus.

Oleh sebab itu, demi kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada, Amus berharap kiranya jangan terulang lagi hal seperti ini, agar pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,  pungkas Amus.  RED

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.