10 % Dari Dana Perimbangan Dialokasikan ke Dana Desa

SKPD Kab Sorong saat akan menerima DPA
SKPD Kab Sorong saat akan menerima DPA

Lensapapua – Plt Bupati Sorong Drs. Musa Kamudi, M.Si, menyatakan alokasi anggaran dana desa 10 persen dari Dana Perimbangan adalah merupakan kewajiban perintah Undang-undang. Apabila kita tidak melaksanakan itu akan mempengaruhi dan itu merupakan suatu konsekuensi yang harus kita lakukan, bebernya di Aimas, Selasa (24/1).

“Kita harus akui secara bersama semua daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Itu tidak bisa kita pungkiri,” tandasnya.

Walaupun semua kewenangan sudah diberikan ke daerah, tapi ada kewenangan tertentu masih dipegang oleh pemerintah pusat, dan memang sebagian besarnya kewenangan itu juga sudah diserahkan ke daerah sepenuhnya.

Dengan harapan daerah mampu memanfaatkan kewenangan itu serta menggali berbagai potensi yang ada, sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing akan semakin meningkat.

Hal ini tentu perlu perjuangan. Baik kedasaran masyarakat wajib pajak maupun berbagai sumber penerimaan resmi lainnya, harap Kamudi.

“Yang jelas dalam rangka peningkatan pendapatan ini harus dilakukan berbagai upaya. Dengan demikian PAD kita di daerah ini semakin meningkat,”ujarnya.
Untuk itu, ia meminta kepada seluruh pimpinan SKPD agar terus ada upaya peningkatan pengawasan, (rim/red)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.