Lensapapua.com

Kordinasi, Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Perhatian Semua Pihak.

Rakor pengendalian Kebakaran dan bencana  Hutan.

MANOKWARI, lensapapua — Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 lalu dan koordinasi  rencana aksiupaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2017.

Dimana pada Rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua Barat Tahun 2017 tersebut, dibutuhkan perhatian semua pihak dalam turut bersama melakukan upaya serta pengendalian kebakaran hutan. Demikian hal ini diunhkapkan oleh, Dr. Ir. joko prihatno, MM. Direktur inventirisasi rumah kaca dan monitoring laporan verifikasi, Dirjen pengendalian perubahan iklim kementrian lingkungan hidup dan kehutanan didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Derek Ampnir, S.sos yang turut hadir dan membuka rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Hotel Swisbell, Manokwari, Jumat (11/8/2017).

Dimana pada rapat kordinasi tersebut, meminta semua pihak untuk bekerja lebih keras mencegah kebakaran hutan dan lahan ditengah prediksi BMKG bahwa beberapa bulan kedepan akan mengalami musim kering, dan Presiden juga menyerukan penindakan hukum lebih tegas. Disisi lain kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada umumnya juga dilakukan oleh pihak tertentu yang melakukan pembukaan, penyiapan dan pengolahan lahan perkebunan, maupun kebakaran yang diakibatkan oleh alam yang dapat menimbulkan kerugian sosial, ekonomi dan gangguan kesehatan, transportasi dan lingkungan hidup.

“Jangan sampai kebakaran berulang terjadi. Sebab kerugian sangat besar, tidak hanya ekonomi tetapi juga kesehatan, dan pendidikan. Oleh sebab itu, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini harus diantisipasi lebih baik, dengan melakukan beberapa langkah antisipasi nyata,”Ujarnya

Tetkait hal ini para kepala daerah diwilayah Kabupaten / Kota juga dihimbau agar rawan bencana harus cepat diidentifikasi untuk mengeluarkan/ menetapkan status siaga bencana akibat kebakaran hutan dan lahan. Sebab hutan adalah kearifan lokal dan sumber daya alam yang harus terjaga dengan baik, untuk menjaga keseimbangan alam.

Sementara itu salah satu narasumber lainnya, Ir. Agus haryanta, MSC, Direktorat kebakaran hutan dan lahan, Dirjen pengendalian perubahan iklim kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, juga mengatakan, sesuai instruksi Presiden telah memerintahkan agar tidak ada kompromi terhadap perusahaan perusak hutan dan lahan. Oleh sebab itu, masyarakat pun wajib untuk bersama melakukan kontrol sosial hutan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan kearifan yang ada.

Selain itu, perhatian Pemda kepada masyarakat hendaknya juga tetap ada dengan memberikan penyuluhan secara intensif, karena pada beberapa daerah masih ada kebiasaan masyarakat yang pada musim kemarau melakukan pembakaran lahan untuk menanam padi dan usaha perkebunan.
Tindakan tegas harus ditegakkan kepada para pelaku yang karena ulahnya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu semua pihak dapat mengimplementasikan INPRES No. 16 tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, melalui tupoksi masing-masing SKPD.

Adapun kegiatan ini di prakarsai oleh Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, direktorat jendral pengendalian perubahan iklim, balai pengendalian perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah maluku papua. (ian)

About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *