MANOKWARI, – Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan diminta segera merombak total pejabat utama di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Barat. Hal ini dinilai oleh para parlemen jalanan dan Gabungan Asosiasi Pengusaha Asli Papua (GAS PAP) yang menilai Jabatan kepala dinas perlu diisi orang-orang baru menggantikan pejabat lama yang dinilai tidak mendukung pemerintahan Gubernur dan Wagub Papua Barat Periode 2017 -2022 Dominggus Mandacan – Muhamad Lakotani, alias nakal Hal ini dibuktikan dengan tidak berpihakannya para pejabat dilingkungan OPD Papua Barat memenuhi instruksi Gubernur Papua Barat dalam memberdayakan pengusaha asli papua. Hal ini disampaikan puluhan kontraktor pengusaha lokal asli papua yang tergabung di dalam asosiasi GAS-PAP, saat berorasi menyampaikan keluhan mereka dalam bentuk aksi demo damai dihalaman kantor Gubernur, arfai Manokwari, senin (2/10/2017).
” Dari sekian banyaknya OPD yang ada di lingkung Pemprov PB hanya Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas PU Provinsi PB yang merespon positif aspirasi GAS-PAP dengan bijak menyerahkan 44 total paket proyek pengerjaan. Sedangkan lainnya mengabaikan instruksi Gubernur. Ini namanya pelecehan dan sikap budaya bandel kepada atasan atau pimpinan, “Ucap Ketua Kordinator GAS-PAP Ronal Wambiauw, kepada cahayapapua.
Adapun dalam orasi yang di terima oleh Para asisten pejabat lingkup Pemprov Papua Barat yakni Asisten I Setda Musa. Kamudi, J. Sawakhi, SH.MM Asisten II bidang Ekonomi, dan staff ahli bidang pembangunan Niko. N. Tike.
Pantuan cahayapapua dilokasi, saat melakukan orasi tersebut kali ini para pengusaha yang tergabung dalam GAS-PAP, turut melakukan prosesi adat dengan membawa hasil bakaran Babi Hutan atau disebut Barapen yang diterima oleh asisten II setda J. Sawaki. Selain itu beberapa hasil kebun juga di bawa sebagai simbol bahwa di atas tanah sendiri pengusaha asli papua masih dinilai tidak mampu untuk mengerjakan paket – paket proyek, dan tidak ada pemerataan atau alokasi pengerjaan khusus bagi pengusaha asli papua (OAP). Hal ini dinilai dari sisi pencabutan undian di Bappeda Provinsi beberapa waktu lalu saat melakukan pelelangan paket proyek, dinilai tidak menghargai kearifan lokal.
” Pencabutan undian kemarin di Bappeda kami anggap itu sebagai suatu lotre atau undian yang sama sekali tidak memihak kepada orang asli papua (OAP),”Jelasnya.
Menjawab aspirasi GAS-PAP, Asisten I Setda Prov Papua Barat Musa Kamudi menjelaskan, dari aksi dan dengan telah diterimanya aspirasi surat pernyataan dari GAS-PAP akan selanjutnya akan diteruskan langsung kepada Gubernur Papua Barat, untuk dilakukan pertemuan langsung antara Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus. Mandacan dengan pihak perwakilan pengurus GAS-PAP. (ian)
