Tuesday, 12/12/2017 | 3:16 UTC+9
Lensapapua.com

BNNP PB Dukung Pemprov PB Terapkan Kurikulum Anti Narkoba.

MANOKWARI, — Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat mendukung langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat segera merealisasikan upaya adanya pendidikan anti narkoba dan dimasukkan ke kurikulum pendidikan formal sebagai upaya pencegahan.

Mengingat Saat ini di Indonesia pengguna narkoba telah mencapai enam juta orang. Setiap tahunnya sebanyak 15.000 orang diklaim meninggal dunia karena narkoba.

” Pola-pola pencegahan sudah dilakukan tetapi masih kurang terstruktur dan terpola dengan baik.
untuk itu, mereka perlu kita bentengi dan berikan kesadaran ‘self defence’ melalui pendidikan anti narkoba. Dan perlu kesepahaman bersama untuk mencegah narkoba di kalangan generasi muda dengan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan anti narkoba,”Ujar Kasie Pencegahan BNNP PB Nurjana.S.Sos, dalam rangkaian kegiatan Diseminasi Informasi melalui Media Penyiaran P4GN Di lingkungan pendidikan dengan topik “ strategi dan implementasi P4GN di Lingkungan pendidikan” di Radio Pro 1 Manokwari Frekuensi MW 427 MW, FM 94,30 MHZ, senin pekan kemarin.
Nurjana menyatakan, bahwa Upaya pencegahan harus terstruktur dan komprehensif, misi BNN untuk materi narkoba masuk dalam kurikulum sekolah harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman guru tentang narkotika dan modul untuk penguatan pemahaman materi.

Secara teknis, untuk sementara kurikulum pendidikan anti narkoba dapat dimasukkan dalam pelajaran muatan lokal oleh setiap jajaran Pemerintah Kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat.

Sementara mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat  Kabid SMK Dinas Pendidikan Prov Papua Barat Agustinus Sroyer.S.Sos, mengatakan bahwa, untuk mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika salah satunya dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas adalah hal yang sangat strategi dalam menindik anak sejak dini agar terhindar dari bahaya narkoba.

Sebagaimana amanah undang-undang tentang Narkotika No.35 tahun 2009 Mengenai pembinaan dan pengawasan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 60 :
(1).Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya: a.memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b.Mencegah penyalahgunaan Narkotika; c.Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;

” Upaya intervensi perilaku pencegahan penyalahgunaan terbaik adalah di usia dini dan remaja sebelum mereka mencoba atau menggunakan, upaya rehabilitatif sudah mengarah pada perubahan perilaku. Untuk itu peran pengajar / pendidik di satuan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam promosi dan preventif bahaya Narkotika. Oleh sebab itu, ketegasan pemangku kebijakan daerah dalam hal ini Gubernur Papua Barat sangat diharapkan, “Tandasnya. (ian)

About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *