Lensapapua– Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia suhu politik akan naik dimana kekuatan tenaga parpol untuk meraih suara terbanyak.Sehingga reprensentatif perwakilan rakyat, dapat terpenuhi untuk mendapatkan suara terbanyak di lembaga parlemen.Kata Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong Dr. H. Hermanto Sueb, MM.
Pernyataan ini disampaikan ketika memberikan materi bimbingan teknis para calon legislatif yang berlangsung di Hotel Aquarius Aimas Sorong.Rabu 26/3.
Dengan adanya lembaga parlemen suara terbanyak, mereka melakukan berbagai kebijakan dalam mengambil suatu keputusan, dengan demikian untuk membuat suatu Undang-Undang maupun peraturan dukungannya sangat besar dari partai mayoritas.
Tentunya didalam meraih partai mayoritas diperlukan kerja keras dari parpol-parpol termasuk Parpol yang ada diwilayah. Dengan demikian tentunya perebutan dari pada kepentingan akan meluas sampai kedaerah, mempengaruhi kinerja lembaga-lembaga pemilu di seluruh Indonesia.Oleh karena itulah Implikasinya terhadap kontestan yang disebut masyarakat sebagai pemilih akan ikut terpengaruh. bebernya.
Bahkan dengan indikasi tertentu secara transaksional, baik untuk kepentingan parpol maupun individu atau golongan, akan sangat nampak akan menunjukkan jargon-jargonnya,menonjolkan retorika,menojolkan janji-janji,tapi di sisi lain masyarakat juga selaku pemilih ada yang cerdas dan tidak, masih menginginkan barter politik. “Barter politik itu bisa melalui transaksional melalui Money politik.Dan juga pemberian fasilitas-fasilitas tertentu.Bebernya.
Untuk itulah yang menjadikan Pemilu perlu adanya pengawasan secara hati-hati,semua lembaga-lembaga pengawasan termasuk lembaga hukum ikut mengambil bagian dalam rangka melaksanakan pemilu ini secara kondusif dan memiliki arti dan makna yang tinggi.
Oleh karena itulah budaya politik yang kita inginkan adalah budaya ke-Indonesiaan melalui demokrasi dengan memberi kesempatan kepada masyarakat maupun pemerintah untuk membuat aturan, yakni dengan melakukan berbagai gebrakan, kata.Hermanto.
Jika terjadi pelanggaran harus bisa diselesaikan secara hukum dalam kategori ranah pidana,pelanggaran secara administratif dapat diselesaikan secara kelembagaan dari parpol atau KPU. Akan tetapi pelanggaran yang bersifat politis maka harus diselesaikan dikelembagaan politik. Dan semua komponen ini harus dipadukan.Sehingga didalam pemilu tidak ada yang menang dan kalah.
Tetapi yang menang adalah rakyat karena demokrasi dan kedaulatan ada pada rakyat itu sendiri.tapi bagaimana rakyat memenangkan satu kontes jika tidak mengerti perwakilannya.seperti apa orang yang dia pilih.Bebernya.
Adakalanya masyarakat hanya memberikan dukungan tetapi arah dari pada dukungannya tidak jelas.Inilah peran pentingnya masyarakat,lembaga social masyarakat dan lembaga politik untuk memberikan pengertian sebaik-baiknya didalam rangka pemilu nantinya. (Red)
